Sistem Zonasi PPDB 2018 Merugikan Banyak Pihak

Masuk ke sekolah negeri sudah menggunakan sistem PPDB Online. Dimana calon siswa baru melakukan pendaftaran bukan datang secara langsung ke sekolah tujuan, melainkan mendaftar melalui situs resmi SIAP PPDB Online dengan memilih jenjang pendidikan dan sekolah yang mereka inginkan. Berdasarkan Peraturan Kemendikbud Nomor 14 tahun 2018 Pasal 16, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam jalur PPDB online 2018. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan mereka tahun lalu, namun harus mendaftar ke sekolah lain yang jaraknya terpaut jauh dari tempat tinggal mereka.

Berikut ini adalah sistem zonasi dalam SIAP PPDB 2018:

– Peserta memilih sekolah terdekat di wilayah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

– Radius atau jarak sekolah ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut, ketersediaan usia anak sekolah di daerah tersebut, serta jumlah daya tampung di setiap sekolah.

– Setiap sekolah hanya dapat menampung 90% calon siswa baru dari wilayah tersebut, 5% calon siswa baru pindah tempat tinggal, dan 5% calon siswa baru yang berasal dari luar wilayah yang mendaftar melalui jalur prestasi.

– Radius sistem zonasi ini adalah keputusan Pemerintah Daerah setempat atas musyawarah dan mufakat dengan kepala sekolah.

– Sistem zonasi PPDB 2018 diberlakukan bagi siswa yang mendaftar ke jenjang SMP dan SMA.

– Sistem zonasi selanjutnya akan dipertimbangkan untuk hasil seleksi jenjang SD ke SMP atau hasil seleksi jenjang SMP ke SMA.

– PPDB jenjang SMK tidak menggunakan sistem zonasi.

– Dalam sistem zonasi, setiap sekolah menampung sebanyak 20% calon siswa pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM.

 

Akibat adanya sistem zonasi dalam PPDB tahun 2018 ditemukan beberapa keganjalan yang mengakibatkan kerugian bagi calon siswa dan siswa. Pertama, pembatasan daya tampung penerimaan siswa baru mengakibatkan terjadinya praktek kecurangan seperti penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM. Sesuai Peraturan Kemendikbud mengenai sistem zonasi bahwa setiap sekolah dapat menampung maksimal 20% calon siswa baru pemegang SKTM. Dalam kasus ini, salah satunya di wilayah Jawa Tengah ditemukan sekolah yang menerima hampir 90% siswa pemegang SKTM. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Jawa Tengah memutuskan untuk mendiskualifikasikan peserta yang ketahuan menggunakan SKTM palsu. Berdasarkan hasil sidak, ditemukan 78 ribu peserta yang menggunakan SKTM palsu dari 35 daerah di Jawa Tengah, Kedua, di beberapa sekolah di pusat kota Solo kekurangan siswa akibat peraturan sistem zonasi mengenai pembatasan jumlah siswa di sekolah negeri yang ada di pusat kota. Yang ketiga, di wilayah Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken dan Kecamatan Bogorejo, Jawa Tengah, hanya memiliki satu sekolah SMA sehingga siswa yang bertempat tinggal jauh di wilayah tersebut tidak memiliki kesempatan untuk diterima di sekolah yang ada di wilayah tersebut. Bahkan munculnya jalur masyakarat prasejahtera di Jawa Barat dan jalur mandiri PPDB.

Masyarakat Indonesia tentunya mengharapkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat memberikan kebijakan sebagaimana mestinya. Gimana menurut kalian? Setujuh gak nih kalau sistem zonasi tetap diberlakukan dalam tahap PPDB?

 

Sumber:

https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/07/10/temukan-empat-kelemahan-sistem-zonasi-ppdb-fsgi-usul-revisi-permendikbud

https://www.viva.co.id/indepth/fokus/1052730-sktm-bodong-pura-pura-miskin-demi-sekolah

https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/16092291/ini-aturan-mengenai-sistem-zonasi

Baca juga

Share this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *